Category: berita

MAGELANG (SUARABARU.ID) – Sebanyak 80 warga dari 17 kelurahan se Kota Magelang, kemarin mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang, Mahcbub Yani Arfian menerangkan, pelatihan ini untuk mempersiapkan warga supaya tanggap bencana utamanya bencana kebakaran yang bersumber dari rumah tangga.

Pelatihan ini terdiri dua sesi, yaitu sesi teori dan sesi praktek. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal dari akhir.

Saat sesi praktek dilatih teknik pemadaman api saat kompor gas terbakar maupun saat harus memadamkan api jika seseorang terbakar.

Narasumber sekaligus pelatih dalam kegiatan ini Heru Prawata dari Garda Rescue bersama anggota BPBD Kota Magelang yang lainnya.

Menggunakan peralatan dan bahan sehari-hari rumah tangga disimulasikan kejadian kebakaran, dan apa yang harus dilakukan dengan alat pemadam sederhana seperti handuk yang dibasahi air.

Mahcbub Yani Arfian meminta peserta pelatihan untuk menularkan ilmu yang didapat hari ini kepada warga di kelurahan masing-masing agar bencana kebakaran dapat dicegah.

Selain itu, warga dituntut untuk turut bergotong royong seandainya terjadi bencana di Kota Magelang, karena penanganan bencana adalah ranah bersema.

Disamping warga, pelatihan ini juga dihadiri anggota DPRD Kota Magelang yaitu Adi Chandra Pamungkas dan Ventje Jahezkie Rogi.

Menurut Adi Chandra Pamungkas, acara ini penting dilakukan untuk melatih masyarakat tanggap bencana utamanya kebakaran akibat kebocoran kompor gas rumah tangga dan melatih kewaspadaan masyarakat.

Ventje Jahezkie Rogi menambahkan, warga dapat menggunakan anggaran rodanya mas bagia untuk pembelian APAR (alat pemadam ringan) per RT guna antisipasi kebakaran.

Kota Magelang dua bulan terakhir sudah terjadi kebakaran rumah yang menimbulkan kerugian material tidak sedikit. Hal ini dapat dicegah jika masyarakat sadar dan peduli, sehingga perlu dibekali pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

Sumber : suarabaru.id

Editor : Doddy Ardjono

MAGELANG (SUARABARU.ID) – Sedikitnya 60 warga yang tinggal di daerah potensi longsor di Kota Magelang mendapat penguatan dari BPBD setempat melalui kegiatan ‘Kapasitas Kawasan Masyarakat Daerah Longsor’.

Kelurahan yang memiliki potensi longsor antara lain Kelurahan Wates, Cacaban, Panjang, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Gelangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang Machbub Yani Arfian meminta, warga yang tinggal di daerah potensi bencana harus selalu waspada, dan siap gotong royong jika bencana terjadi.

‘’Pengetahuan yang diperoleh pada kegiatan ini harus diteruskan kepada warga lain. Tujuannya supaya informasi tidak berhenti hanya pada satu orang saja,’’ pintanya Selasa (7/6).

Sebagai narasumber pada kegiatan yang berlangsung di Kantor BPBD Kota Magelang adalah, Heri Prawoto dari Garda Rescue Kota Magelang.

Dia memberi pengetahuan tentang potensi bencana dan apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi bencana yang kemungkinan terjadi.
Peserta menyambut antusias kegiatan ini karena, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan bencana di Kota Magelang.

Sumber : suarabaru.id

Editor : Doddy Ardjono

MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), setelah selama ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) secara ex officio. Pasalnya, keberadaan BPBD yang bertugas dan berfungsi dalam penanganan dan penanggulangan bencana, sangat penting.

Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz mengatakan, BPBD ini pembentukan perangkat baru ini berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 yang merupakan gubahan dari Perda No 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Selama ini Pemkot belum membentuk BPBD. Tugas-tugas kebencanaan dilaksanakan beberapa perangkat daerah, seperti Satpol PP, Dinsos, Disperkim, DLH, dan DPU PR,” ujarnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang Kesembilan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2021, Senin (5/4/2021).

Ia memaparkan berdasarkan hasil kajian kebencanaan serta Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018 disebutkan, indeks ratio bencana per kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang memiliki tingkat kelas risiko tinggi dengan skor 108.

“Oleh karena itu kehadiran BPBD menjadi sangat penting dan mendesak, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, dan mengoptimalkan penanganan serta penanggulangan bencana di daerah,” katanya.

Selain itu, Pemkot Magelang juga menggabungkan dua perangkat daerah, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) tipe C dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tipe B. Penggabungan ini dimaksudkan guna mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Menurutnya, penggabungan ini atas pertimbangan efisiensi sumber daya, meliputi efisiensi dalam bidang SDM, efisiensi dalam bidang keuangan, dan efisiensi dalam sarana prasarana penunjang tugas.

“Dengan penggabungan ini, maka menjadi perangkat daerah tipe A dengan nama Bappeda,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno menyambut baik langkah yang diambil Pemkot Magelang ini. Dikatakan, selama ini anggaran BPBD melekat di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sehingga dinilai kurang maksimal dalam penangananan kebencanaan di Kota Sejuta Bunga.

“Dengan terbentuknya badan sendiri, maka tugas dan fungsinya akan lebih maksimal. Terkait kebencanaan bisa terakomodasi semua di badan ini. BPBD ini sudah menjadi amanah UU agar tiap daerah memiliki BPBD. Dengan dasar yang kuat ini, maka segera saja merealisasikannya,” paparnya.

Kehadiran BPBD, katanya, dirasa sangat penting dan mendesak saat ini. Hal ini mengingat Kota Magelang juga rawan kejadian bencana alam, seperti longsor, angin kencang, pohon tumbang, termasuk kejadian orang hanyut di sungai.

Penulis: Prokompim/kotamgl

Editor: WH/DiskominfoJtg